"Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah GAGAL" :
>> Sabtu, 30 Januari 2010 –
Pernyataan sikap
1. Gagal Melindungi Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi Nasional.
pemerintahan SBY gagal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, khususnya menyangkut perlindungan kekayaan alam dari eksploitasi dan penguasaan asing. gagal melindungi industri kecil dan menengah yang menjadi penggerak sektor riil ekonomi nasional karena membebaskan produk-produk asing masuk indonesia secara bebas lewat perjanjian dagang, tanpa mempertimbangkan kapasitas daya saing industri nasional. perjanjian perdagangan bebas ini antara lain digalakan dengan china (ACFTA), ASEAN dan Australia+New Zealnd (AANZTA). gagal mempertahankan penerimaan negara yg seharusnya untuk subsidi rakyat karena APBN terbebani utang luar negeri yg besar (IMF,Bank Dunia, dan lain-lain).
2. Gagal Melakukan Pemberantasan Korupsi
bertolak belakang dengan janji-janji kampanye nya yg memprioritaskan program pemberantasan korupsi, dalam kenyataan nya muncul berbagai skandal korupsi politik yg diduga melibatkan unsur-unsur terkait dengan pemerintah. kasus bank Century yg mengindikasikan perampokan uang rakyat/Negara RP. 6,7 Triliyun ; kasus pengadaan IT di KPU pada saat Pemilu 2009 yg pernah mau dibongkar ketua KPK pada saat itu, Antasari Azhar (AA), dan lain-lain. terdapat indikasi, pemberantasan korupsi di masa pemerintahan SBY pun bersifat tebang pilih, dengan dugaan penggunaan kasus korupsi yg dilakukan aparatur negara sebagai celah untuk melakukan pemerasan bagi akumulasi biaya politik.
3. Gagal Menegakkan Negara Hukum
pada masa pemerintahan SBY merupakan titik nadir dari kemerosotan wibawa aparatur penegak hukum. hal ini ditandai oleh perselisihan antar lembaga penegak hukum, kriminalisasi dan pelemahan KPK serta pejuang anti korupsi, merebaknya mafia hukum, percekcokan internal dalam institusi kepolisian, dan tak kunjung diselesaikan nya kasus-kasus pelanggaran HAM. pelemahan otoritas insitusi-insitusi hukum dan HAM (nomokrasi) ini diperburuk oleh pelemahan institusi-institusi demokrasi. hal ini ditandai oleh pelemahan KPU serta merebaknya berbagai kecurangan, kekacauan dan politik uang selama Pemilu yg lalu, yg membuat demokrasi mengalami gerak mundur.
4. Gagal Menyejahterakan dan Melindungi Petani, Buruh, Nelayan, Kaum Miskin Perkotaan dan Buruh Migran.
kesejahteraan petani semakin merosot seiring dengan bebas masuknya produk-produk asing (beras,kedelai dan lain-lain) yg menghancurkan produksi petani di Indonesia. PHK masal buruh yg terjadi diakibatkan hancurnya industri nasional dan UKM/UMKM. kesempatan nelayan untuk mendapatkan penghasilan semakin sulit karena banyaknya industri-industri perikanan raksasa yg ikut menjarah kekayaan alam indonesia dan derasnya masuk produk-produk ikan asing. penggusuran PKL, pedagang asongan, tempat tinggal buat kaum miskin kota dan lain-lain semakin menambah deretan panjang kesengsaraan. kasus demi kasus buruh migran (TKI/TKW) yg mengalami penganiyaan, pemerkosaan dan pembunuhan di negara perantauan dan masih banyak buruh migran ilegal juga bukti pemerintahan SBY gagal melindungi para "pahlawan devisa".
5. Gagal Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Menyehatkan Bangsa.
selama pemerintahan SBY tendensi ke arah komersialisasi lembaga pendidikan dan kesehatan sangat mencolok. komersialisasi pendidikan difasilitasi oleh UU mengenai pemberlakuan Badan Hukum Pendidikan yg mengancam inisiatif-inisiatif masyarakat. selain itu, janji pendidikan gratis di seluruh wilayah indonesia dalam kenyatan tidaklah merata, dan acapkali digantikan oleh pungutan lain yg lebih memberatkan. bersamaan dengan itu, akses rakyat kebanyakan terhadap layanan kesehatan juga terancam oleh kecenderungan komersialisasi dan elitisasi pelayanan yg didorong oleh serbuan indstri rumah sakit asing di tnah air. kesehatan gratis dan berkualitas tidaklah merata di seluruh wilayah indonesia,bahkan penanganannya cenderung dikriminatif kepada rakyat miskin.
serangkaian kegagalan itu sebab utamnya karena faktor kepemimpinan SBY yg lemah, yg lebih mengutamakan program pencitraan ketimbang program riil dalam kehidupan rakyat. dalam program pemberantasan korupsi yg menekankan kejujuran kepemimpinan, program manipulasi pencitraan yg ketimbangkannya tidaklah sejalan dengan kebutuhan.
dari kegagalan kinerja kepemerintahan SBY yg tidak seindah janji-janji nya tresbut semakin menebalkan kehendak Rakyat Indonesia untuk turun kejalan dalam rangka perubahan dan pembebasan.
BERSIHKAN KORUPSI !!!! BERSIHKAN NEKOLIM !!!!!! Read More......
